MAKALAH PELAKSANAAN DEMOKRASI | PPKN

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar belakang

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, maksudnya pemerintahan memberi kekuasaan dan wewenang kepada rakyat,semua keputusan berdasarkan suara rakyat.Jadi,Demokrasai Indonesia adalah pemerintahan dari semua rakyat Indonesia,oleh rakyat Indonesia dan untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Meroke.Cara pemerintahan seperti ini menjadi cita-cita semua partai Nasionalis di Indonesia.

Sejak bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 selalu menjadi pertanyaan bagaimana sistem pemerintahan yang tepat dan paling bermanfaat baginya. Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak awal berdirinya. Perkembangan sistem demokrasi berlangsung sejak tahun 1945 hingga masa sekarang. Berbagai model demokrasi pernah diterapkan di Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. 

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya beberapa bentuk demokrasi di negara Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periode, yaitu Demokrasi pada Periode 1945–1959, Demokrasi pada Periode 1959–1965 (Era Orde Lama), Demokrasi pada Periode 1966–1998 (Era Orde Baru), Demokrasi pada Periode 1998–sekarang (Era Reformasi)

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana sejarah pertumbuhan demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ) dan pada masa demokrasi liberal (1950 – 1959)?
3. Bagaimana Pelaksanaan demokrasi pada masa terpimpin/ orde lama (1959 – 1965) dan pada masa orde baru (1966 – 1998)?
4. Bagaimana Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi (1998 – sekarang)?

C. Hipotesis

1. Demokrasi dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Pancasila. Demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi, Masa antara tahun 1945 – 1950 merupakan masa revolusi fisik di Indonesia. Bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Karena itulah,demokrasi belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tujuan utama saat itu.Pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberalantara tahun 1950-1959, Indonesia memberlakukan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan demokrasi liberal. Konstitusi yang digunakan pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)1950.
3. Masa demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Masa ini dikenaldengan istilah Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi dipimpinlangsung oleh Presiden Sukarno.Berakhirnya pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi bersamaan dengan berakhirnyaOrde Lama. Orde berganti dengan Orde Baru. Masa pemerintahan baru ini berlangsung dibawah kepemimpinan Presiden Suharto.
4. Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. OrdeBaru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J.Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yangdikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkanpada Pancasila dan UUD 1945.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sejarah Pertumbuhan Demokrasi Di Indonesia

Untuk dapat melihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sebelumnya perlu dilihat sejarah pertumbuhan Demokrasi Pancasila berdasarkan aspek material dan formal sebagai berikut.

1. Aspek material, prinsip dasarDemokrasi Pancasila adalah hasil berpikir dan ciptaan manusia Indonesia sebagai bagian integral dari sosial budaya bangsa Indonesia. Pikiran dasar yang berkembang merupakan upaya bersama manusia Indonesia dalam rangka memecahkan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Untuk itu, unsur kebersamaan yang dijiwai oleh prinsip kekeluargaan menjadi faktor utama. Dengan demikian, hasil pemecahan masalahnya tetap berada dalam konteks kegotongroyongan dan kebahagiaan hidup bersama pula.
2. Aspek formal, peristiwa 17 Agustus 1945 selain mendatangkan kehidupan kemerdakaan bagi bangsa Indonesia, juga menghasilkan kehidupan berkonstitusi tertulis/formal. Di dalam konstitusi telah disepakati dan ditetapkan berbagai prinsip hidup bernegara, antaralain tentang hal kedaulatan rakyat, kekuasaan presiden, DPR, kehakiman, MPR, dan sebagainya. Melalui proklamasi, falsafah/ ideologi dengan sistem politik Demokrasi Pancasila ditetapkan secara formal di dalam UUD 1945 yang selanjutnya digunakan dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejarah mencatat bahwa dalam perjalanan bangsa Indonesia setelah ditetapkan UUD 1945, telah terjadi inkonstitusional terhadap hasil kesepakatan sistem politik. Hal ini terbukti dengan banyaknya perubahan pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 50 tahun.

B.  Demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ) dan demokrasi liberal (1950 – 1959)

 a.      Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 )

Masa antara tahun 1945 – 1950 merupakan masa revolusi fisik di Indonesia. BangsaIndonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Karena itulah, demokrasi belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tujuan utama saat itu. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 (dihapus berdasarkan amandemen IV tahun 2002 ). 

Pada pasal tersebut tertulis “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan maklumat antara lain:

1) Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan KNIP   menjadi Lembaga Legislatif.

2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.

3) Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Pemerintahan  Presidensial menjadi Parlementer.

b. Pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberal (1950 – 1959)

Pada masa antara tahun 1950-1959, Indonesia memberlakukan sistem demokrasiparlementer. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan demokrasi liberal. Konstitusi yang digunakan pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)1950.Pada masa demokrasi liberal, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Setiap partai hanya memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. 

Masa demokrasi liberal ditandai dengan berubahnya sistem kabinet ke sistem parlementer. Pada masa tersebut, presiden hanya sebagai simbol. Presiden berperan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri.Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki pada masa pelaksanaan demokrasi parlemen,yaitu:

1) Berkembangnya partai politik pada masa tersebut. Pada masa ini, terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia untuk memilih anggota konstituante. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu multipartai. Melalui pelaksanaan pemilu, berarti negara telah menjamin hak politik warga negara.

2) Tingginya akuntabilitas politik.

3) Berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif.

Adapun kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal adalah:

1) Dominannya kepentingan partai politik dan golongan sehingga menyebabkan konstituante digunakan sebagai ajang konflik kepentingan.

2) Kegagalan konstituante menetapkan dasar negara yang baru.

3) Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik untuk memahami proses politik.Kegagalan sistem parlementer dibuktikan dengan kegagalan parlemen menyusun konstitusi negara. Sidang konstituante mampu memenuhi harapan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:

a. Menetapkan pembubarkan konstituante,

b. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUDS 1950,

c. Pembentukan MPRS dan DPAS.

C.  Demokrasi Terpimpin/ Orde Lama (1959 – 1965) dan Orde Baru (1966 – 1998)

a. Pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin (1959 – 1965)

Masa demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Masa ini dikenaldengan istilah Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Dasar dari penerapan demokrasi terpimpin adalah sila keempat Pancasila. Presiden menafsirkan bahwa kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan , berarti pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”. Ciri umum demokrasi terpimpin antara lain:

1) Dominasi seorang pemimpin atau presiden,

2) Terbatasnya peran partai politik,

3) Berkembangnya pengaruh komunis atau PKI.

Terdapat beberapa penyimpangan konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, di antaranya:

a. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden,

b. Pancasila tidak ditafsirkan secara bulat dan utuh, akan tetapi secara terpisah,

c. Pengangkatan presiden seumur hidup,

d. Rangkap jabatan yang dilakukan presiden,

e. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955.

f. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis),

g. Terjadinya pergeseran makna demokrasi, karena tidak terjadi pembagian kekuasaan,

h. Kecenderungan pemerintah ke arah blok komunis.

i. Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) dijadikan GBHN tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden, sedangkan GBHN seharusnya dibuat oleh MPR.

b. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru (1966 – 1998)

Berakhirnya pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi bersamaan dengan berakhirnyaOrde Lama. Orde berganti dengan Orde Baru. Masa pemerintahan baru ini berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.Segala macam penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dibenahi oleh Orde Baru. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Masa sejak tahun 1969 menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk hidup dengan harapan. Pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan pembangunan secara bertahap. Tahapan pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pelita (pembangunan lima tahun) dilaksanakan menyeluruh di wilayah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pemerintah melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR/MPR. Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru juga terjadi berbagai penyimpangan, antara

lain:

a. Terjadi sentralistik kekuasaan yang menjurus pada otoriter.

b. Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak merata.

c. Merebaknya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintahan.

d. Terjadi monopoli di bidang perekonomian oleh kelompok tertentu yang dekat dengankekuasaan.

e. Tidak adanya pembatasan jabatan presiden.

D. Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 – Sekarang)

Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. OrdeBaru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain:

a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.

b. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum.

c. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN

d. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI

e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan.Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu:

a. Banyaknya partai politik peserta pemilu,

b. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung,

c. Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD.

d. Pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil,

e. Pemilihan kepala daerah secara langsung,

f. Pebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka.

BAB III

PENUTUP

A.      KESIMPULAN

1. Demokrasi dalam Pancasila yang diterapkan di Indonesia merupakan jalan dan sarana penting untuk mencapai Tujuan Bangsa, yaitu Masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Itu hanya terwujud kalau kehidupan bangsa diliputi Dinamika dan Kreativitasi yang tinggi.

2. Masa kepemimpinan orde baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan pancasiladan UUD 1945 secara murni dan knsekuen serta bertujuan menegakkan keadilan

3. Pelaksanaan demokrasi di masa orde lama memiliki prinsip Dasar sila keempat Pancasila. Presiden menafsirkan bahwa kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan , berarti pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”.

4. Di masa reformasi ini, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya lebih terbuk dan meluas. Pengawasan terhadap pemerintah semakin dalam dilakukan oleh masarakt.

B.      SARAN

Setelah membaca atau mendengarkan makalah ini diharapkan kepada pembaca/ pendengar mampu memahami pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia . Sehingga mampumenjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

nurul4f1k4asad.wordpress.com